• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 24 September 2014
Tribun Manado

6 Bulan Guru Sertifikasi Non PNS Belum Terima Tunjangan

Jumat, 5 Oktober 2012 20:30 WITA
Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON
— Pemenuhan tunjangan guru-guru di Kota Tomohon, tak sepenuhnya diberikan secara merata oleh pemerintah. Hal itu bisa dilihat dengan belum diterimanya tunjangan sebagian guru sertifikasi non pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahap ke II dan III, pada hal untuk guru sertifikasi lainnya yang masuk kategori PNS, sudah akan menerima tunjangan tahap ke III pada tahun 2012 ini, setelah verifikasi berkas tuntas dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tomohon.

”Tunjangan yang saya terima baru untuk tahap pertama, yakni dari Januari hingga Maret 2012 tahap berikutnya belum ada kepastian kapan akan disalurkan lagi, pada hal semua persyaratan sudah diberikan,” ungkap seorang guru sertifikasi non PNS kepada Tribun Manado, Jumat (5/10).

Ia menjelaskan kendala lamanya pencairan tunjangan beberapa waktu lalu kepada pihaknya, terjadi karena adanya berkas yang tercecer di Dinas Pendidikan Provinsi, tapi setelah dilengkapi persoalan serupa masih juga terjadi. “Kini saya tidak tahu lagi persoalannya apa sehingga pencairan tunjangan sangat lambat dilakukan, apakah dananya belum masuk, sudah habis atau apa, sebab tahun anggaran 2012 sudah akan berakhir. Normalnya guru sertifikasi non PNS saat ini, sudah menerima tunjangan tahan ke III, karena sudah memasuki bulan Oktober, sama seperti guru sertifikasi PNS di Tomohon,” keluhnya.

Menurutnya, meski tunjangan belum diterima selang 6 bulan terakhir, tapi dirinya selalu mengajar anak didik di sekolah dengan professional, agar kualitas mereka tetap meningkat. “Memang sangat disayangkan karena pengabdian kami sebagai guru, belum diimbangi dengan realisasi hak-hak untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan kami di rumah. Terus terang tunjangan tersebut sangat kami perlukan, jadi baiknya memang harus direalisasi tepat waktu,” katanya.

Altje Siwi, pemeriksa berkas tunjangan sertifikasi PNS di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Tomohon menjelaskan khusus tunjangan sertifikasi guru non PNS, memang bukan menjadi kewenangan pihaknya untuk melakukan verifikasi, tapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. “Kami tidak memiliki kewenangan mengurus tunjangan sertifikasi guru non PNS, sebab itu dimasukkan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi. Mereka yang berhak membayarnya,” tuturnya.

Di Tomohon sendiri guru sertifikasi PNS berjumlah 680-an orang, dengan alokasi dana yang disalurkan mencapai Rp 6,1 Miliar pada tri wulan III ini.

 Terpisah, Jeffry Motoh, anggota DPRD Kota Tomohon berharap Pemerintah Kota Tomohon melalui instansi terkait yakni Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga tidak lepas tangan terkait persoalan belum dibayarnya tunjangan guru sertifikasi non PNS secara merata. Tapi, segera menelusuri penyebabnya, agar dapat segera direalisasi.

“Tak ada alasan bagi Dinas Pendidikan di Kota Tomohon untuk lepas tangan, sebab biar bagaimanapun guru sertifikasi non PNS tetap mengajar di Tomohon, jadi instansi terkait wajib memperhatikan pemenuhan hak-hak mereka. Bagaimana pendidikan mau terus maju, jika tunjangan guru saja terlambat dibayarkan,” katanya.
Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Rine_Araro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
100664 articles 8 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas