Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Rencana pembangunan Gedung DPRD Sulut dengan banderol biaya Rp 43 miliar yang nantinya akan dianggarkan pada APBD 2013 sekaligus pada tahun tersebut pembangunan dimulai mendapat usulan dari anggota legislator, Selasa (11/9/2012). Pendeta Tonny Kaunang, Anggota Komisi I DPRD Sulut ini mengharap sebaiknya satu anggota legislator mendapat satu ruangan sendiri.

"Anggota dewan ini setara dengan Kepala SKPD atau eselon II. Coba lihat, mereka memiliki ruangan sendiri tidak? Tiap kadis memiliki ruang sendiri-sendiri, sedangkan anggota dewan saat ini, ngantor bersama-sama," kata Kaunang. Ia kemudian mempertanyakan pada publik apakah kondisi DPRD Sulut saat ini representatif untuk menunjang kinerja anggota dewan atau tidak?

"Saya balik tanya pada wartawan, pada rakyat. Gedung saat ini layak tidak? Kalau dianggap layak lalu bagaimana bisa menerima aspirasi. Apalagi masing-masing anggota dewan memiliki konsituen yang ingin berikan aspirasi, sangat terganggu kalau ruangannya bersama-sama seperti saat ini," jelas dia.

Ia kemudian membandingkan dengan gedung DPRD di Medan, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa tempat lain yang menurutnya sudah dibangun gedung yang representatif untuk anggota dewan. "Di tempat-tempat tadi sebagian besar satu anggota dewan memiliki satu ruangan," imbuhnya. Maka ia berharap pembangunan nanti perlu dipikirkan ruangan khusus bagi masing-masing anggota dewan. Menurut Kaunang anggota dewan tersebut memiliki tiga tugas pokok dan fungsi. Dan gedung DPRD yang dibangun harus bisa menunjang tupoksi tersebut. Tupoksi itu antara lain : pengawasan, budgeting dan controling.

Ketiga tupoksi tersebut tak lepas dari aspirasi masyarakat mulai dari reses, unjuk rasa dan pertemuan dengan konsituen. Reses dilakukan di daerah pilihan masing-masing, ketika menemui warga yang demo butuh ruang pertemuan yang besar, nah untuk bertemu dengan konsituen atau saat konsituen yang datang untuk temui anggota dewan, ini yang perlu dipikirkan terkait ruang khusus. Bila anggota dewan memiliki ruang khusus atau ruangan masing-masing, menurut Kaunang konsituen akan lebih mudah dan nyaman.

"Apakah menerima aspirasi dengan ruang seperti ini? Agak sulit bicara spesifik di ruangan umum seperti ini," ujarnya.

Dana sebesar Rp 43 miliar menurutnya sudah cukup dan ia meyakini bisa untuk memenuhi harapan para wakil rakyat memiliki ruang sendiri-sendiri. "Tak perlu mewah-mewah yang penting ada ruang sendiri dan representatif. Misalnya nanti hanya ruang dari kayu tak masalah yang penting representatif. Apalagi menggunakan kayu kelapa Sulut identik dengan kayu kelapa, kenapa tidak," jelasnya.

Meski demikian apa yang ia sampaikan merupakan harapannya sebagai anggota dewan selebihnya masyarakat yang menilai. "Kalau gedung saat ini dianggap sudah layak....ya sudah," katanya.