Pemda Sulit Peroleh Data Penerima KUR

TRIBUNMANADO, GORONTALO - Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Gorontalo masih mengalami kesulitan dalam mendalami seluk-beluk para nasabah pengguna dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Muhazir Abdullah, anggota DPRD Kota Gorontalo, menuturkan, selama ini pihak pemerintah sulit mengakses para pengguna KUR, padahal di Provinsi Gorontalo, pengguna dana KUR itu terbilang banyak.

"Kita perlu sekali datanya untuk mengukur sejauh mana usaha pengguna KUR," katanya di acara Sosialisasi Informasi Kredit di Bank Indonesia wilayah Gorontalo, Selasa (11/9/2012).

Menurutnya, tranparansi data pengguna KUR itu untuk melakukan pembinaan dan pemantauan dari pihak pemerintah.

"Kalau belum berhasil dalam usahanya kita akan bantu bina, tapi kan butuh data lengkap nasabahnya dulu," ungkap Abdullah.

Menanggapi hal itu, Adi Purwanto, Manager Pengembangan Sistem Informasi Perbankan BI, menuturkan, mengenai data aktiva diperoblehkan untuk diketahui orang sedangkan data pasiwa tidak diperbolehkan.

"Data aktiva itu mengenai simpanan debitur. Kalau data pasiva itu data tentang berapa pinjaman yang diajukan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, tertutupnya data nasbah KUR itu adalah bagian hak asasi debitur, yang sifatnya sangat rahasia sebagai pelindung keamanannya.

"Privasinya dijaga. Saya rasa itu sudah haknya debitur untuk menolaknya," kata Adi.

Ditambahkan, Pemimpin BI Gorontalo, Wahyu Purnama, mengungkapkan, pengguna dana KUR di provinsi Gorontalo banyak tetapi juga diimbangi dengan ekses negatif.

"Kredit macetnya sangat tinggi. Membuat risiko bank-bank," keluhnya.

Ia menilai, kredit macet KUR yang tinggi akibat dari kurang pahamnya masyarakat akan posisi dana KUR. Sebab masih banyak yang menganggap, dana KUR itu adalah dana hadiah, pemberian secara cuma-cuma tanpa harus mengembalikannya.

"Pengertian yang salah kalau KUR itu hibah. Ini membuat Bank bisa jebol. Sekarang Bank harus lebih ketat selektif mengucurkan KUR ke masyarakat, biar tidak terjadi kredit macet," tegas Wahyu.