Jumat, 28 November 2014
Tribun Manado

Hujan Interupsi Warnai Paripurna Pengesahan Perda PBB

Kamis, 23 Agustus 2012 22:26 WITA

Laporan Wartawan Tribun Manado David Manewus

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO
- Sidang Paripurna persetujuan DPRD Kota Manado terhadap pengusulan Ranperda pajak bumi dan bangunan (PBB) diwarnai dengan hujan interupsi Kamis (23/8/2012).
Perdebatan soal Ranperda PBB itu dimulai dengan pertanyaan James Karinda sebagai wakil ketua DPRD kota Manado  kepada anggota pansus PBB. Ia mempertanyakan soal jumlah besaran pajak yang diberikan bagi mereka yang memiliki aset dibawah satu miliar sampai dengan satu miliar.

Menurutnya, peraturan yang diberikan terlalu menguntungkan pengusaha. "Bagaimana bisa memberikan pendapatan kepada Kota Manado?. Ini terlalu kecil. Kok bisa diubah dari 0,15 persen menjadi 0,1 untuk yang di bawah satu miliar dan 0,2 persen untuk yang berada di atas satu miliar,"ujar James.

Boby Daud yang membacakan laporan pansus menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kebijakan pansus itu dibuat demi kepentingan rakyat. Menurutnya, tidak semua masyarakat yang mampu membayar pajak dengan besaran yang terlalu tinggi. Frangklin Sinjal juga mengatakan jumlah itu juga dianggap terlalu besar untuk pemasukan daerah Kota Manado. "Untuk pajak yang ditetapkan oleh Pajak Pratama saja hanya Rp 1 juta per tahun. Kisaran Manado itu terlalu besar untuk PBB,"tutur Frangklin.

Amir Liputo mempertanyakan pertanyaan yang diajukan Karinda. Menurutnya, anggota pansus merupakan usulan fraksi. Jadi, fraksi pastinya sudah melaporkan ke pimpinan fraksinya untuk mendapatkan pengesahan. "Aneh jika ada pertanyaan terhadap kerja pansus padahal mereka utusan fraksi."kata Amir.

Ronald Salendu juga menyebutkan bahwa permasalahan ini jangan dipolemikkan. Ia menyebut  dewan hanya membahas soal legalitasnya. Soal teknisnya diserahkan kepada pemerintah Kota Manado. Hengky Kawalo juga menyebut sebanarnya kerja pansus sudah selesai. "Yang terjadi di sini hanya sebuah dinamika. Ini sesuai dengan keinginan masyarakat. Hanya memang perlu dibenahi soal infrastruktur. Apakah pegawai pemkot mampu melaksanakannya,"tutur Hengky.

Cony Rumondor menyebutkan ia sebenarnya menyetujui kerja pansus. Hanya dia dalam rapat memberikan beberapa catatan. Ia mempertanyakan data IMB dan sertifikat tanah yang di data pemerintah kota.
Sony Lela kemudian menyebutkan nilai pendapatan yang akan didapat akan sangat besar dengan besaran pajak seperti itu. Ia menyebut jumlah pendapatan yang akan diterima Kota Manado bisa mencapai 40 miliar. Bakkan itu bisa bertambah jika metodenya benar. "Sudah terdata 92 ribu wajib pajak. Jika diatur dengan baik, itu bisa mencapai 70 miliar,"kata Sony.

Ketua Dewan, Deny Sondakh mengatakan ini sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Semuanya juga telah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Ranperda ini juga sudah dikaji berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan aspek-aspek lain. Ia menyebut perubahan jumlah yang tidak kena pajak sebesar Rp 20 juta. "Ada perubahan juga soal besaran pajak. Kami mencatat perlu ada perbaikan infrastruktrur. Camat dan lurah juga harus diberdayakan,"tutur Deny.

Setelah melalui hujan interupsi akhirnya ranperda PBB disetujui untuk menjadi perda. Wali Kota Manado Vicky Lumentut  mengapresiasi kerja keras yang diberikan oleh pansus. Ia menyebut mereka memiliki dedikasi tinggi.Pemerintah kota menurutnya akan memperbaiki isi sesuai dengan catatan yang diberikan DPRD Kota Manado. "Ini merupakan wujud kepeduliaan, komitmen kepada kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan kemitraan yang harmonis untuk kemajuan Kota Manado. Saya harap ini memberikan kontribusi bagi pembagunan di Kota  Manado," tutur Vicky.
Penulis: David_Manewus
Editor: Robertus_Rimawan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas