Kredit Macet Petani Perlu Solusi

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Sulitnya petani mencari modal usaha untuk peningkatan produksi pertanian tak lepas dari kredit macet yang masih terjadi. Padahal petani masih membutuhkan modal agar proses produksi bisa berjalan. Hal ini disampaikan anggota komisi II DPRD Sulut Teddy Kumaat, Kamis (5/7).

"Kemarin kami bicara secara informal dengan Bank Sulut, ternyata kredit Bank Sulut ke petani, tingkat kemacetan lebih dari 50 persen," ujarnya.

Lalu macetnya karena apa? Menurut Teddy berdasar penelusuran dari Bank Sulut ada tiga hal yang menjadi penyebab adanya kredit macet. Pertama dari sisi produksi, pemasaran atau karena nasabah tersebut 'nakal'. Nakal dalam artian memang sengaja mangkir atau bersedia membayar angsuran.

"Petani atau nasabah 'nakal' itu hanya kasuistis dan sifatnya hanya satu atau dua namun berdasarkan penelusuran mereka karena pemasaran. Produk pertanian yang dipasarkan harganya jatuh sehingga tak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," jelasnya.

Fluktuasi harga yang tinggi sebabkan banyak petani bangkrut. Seperti cengkih, harga cengkih naik namun setelah panen turun drastis. Ia menila pemerintah harus turut campur jangan membiarkan produk petani dijual dengan mekanisme pasar bebas.

Di Sulut ini mayoritas adalah petani cengkih, pala dan kelapa, meski ketiga produk pertanian ini bukan masuk pada kategori tanaman pangan strategis namun perlu dibuat bikin perda terkait intervensi pemerintah dalam bidang pemasaran. "Paling bagus bila ada dana talangan untuk harga yang fluktutif. Misalnya petani cengkih, pemerintah sediakan dana talangan untuk petani ketika harga jatuh, petani butuh uang bisa ditalangin dulu. Nantinya diganti setelah panen," jelasnya.

Fakta tadi menurut Teddy menunjukkan ternyata bukan bank yang tak mau memberikan kredit tapi karena macet. "Bayangkan macetnya lebih dari 50 persen lho, ini baru Bank Sulut, belum bank lainnya," kata dia.

Ia menilai keengganan Bank Sulut tak mau berikan kredit karena dapat penilaian jelek dari BI bila ada kredit macet. Macet lebih dari 5 persen bank itu tak sehat. "Wajar kalau bank tak mau masuk ke bidang itu. Maka dipikirkan bagaimana caranya pemerintah turut mengatur harga jangan dibiarkan pada mekanisme pasar," imbuhnya.

Bila melihat negara lain seperti Amerika misalnya, gandum di amerika diproteksi harganya oleh pemerintah. Ada harga plafon dasar untuk produk pertanian yang ditentukan. Ia melihat ini sebagai wilayahnya DPR RI. Karena bila hanya Sulut yang memiliki kebijakan plafon dasar harga tertentu, banyak pengusaha nanti pindah ambil produk pertanian di tempat lain.

"Pada tahun 2011 ada pergub tentang cengkih salah satu poin harga minimal Rp 45 ribu. Harga cengkih tak sampai Rp 45 ribu. Pergub tersebut cukup efektif, mungkin kalau sekarang Rp 70 ribu per kilogram agar petani tak rugi meskipun belum datangkan kesejahteraan bagi petani," jelasnya.

Kondisi ini sehingga tak heran makin banyak yang meninggalkan pekerjaan sebagai petani karena tak bisa datangkan kesejahteraan. "Ironisnya 10 besar terkaya 4 di Indonesia karena perusahaan rokok, tapi petaninya lebih banyak miskin," katanya.

Ini terjadi di semua semua komoditi pertanian. Indonesia termasuk negara agraris namun masih impor padi, buah dan ternak karena selama ini tak menguntungkan petani. Berbeda bila dibandingkan dengan Eropa atau Amerika. "Petani di sana kaya-kaya, bahkan ada yang jadi presiden. Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika itu dulunya petani kacang," pungkasnya.