Marthen : Jangan Ada Kendali Pelelangan

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Sebanyak 11 paket lelang di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Bolmong senilai Rp 2 miliar menjadi perhatian Komisi II DPRD Bolmong. Para legislator ini mengundang Kepala DKP Bolmong I Wayan Gede untuk rapat dengar tentang proses lelang teresebut, Jumat (15/6/2012).

"Kami mengharapakan kegiatan proyek tersebut dapat merata dirasakan di lima kecamatan dimana proyek tersebut nanti akan dilaksanakan," ujar anggota Komisi II DPRD Bolmong Darsudi Dalie, usai rapat dengar yang digelar ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Dikatakan, pemerataan tersebut agar tidak ada kecemburuan di daerah yang berada di lima kecamatan pesisir di Kabupaten Bolmong. Sekaligus juga, lanjut dia, untuk mengawasi agar pada pelaksanaan proyek tersebut tidak ada monopoli atau titipan pemenang tender.

Senada, Ketua Komisi II DPRD Bolmong Marthen Tangkere mengatakan, pelelangan harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Dia juga memberikan apresiasi kepada DKP yang telah memberikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kepada pihak Dewan. "Dari semua mitra, baru DKP yang menyerahkan RKA. Kami memberikan apresiasi," kata Marthen.

Tentang pelelangan, Kepala DKP Bolmong I Wayan Gede mengatakan tidak ada kendali dari pihak manapun. Menurut dia, pelelangan dilakukan secara profesional. "Kami jamin tidak ada kendali dari siapa pun untuk pelelangan. Tender dilakukan profesional," kata Wayan.

Sementara untuk masalah RKA, Wayan mengatakan, itu merupakan dokumen yang bisa dikonsumsi untuk publik. Jika pun pihak Dewan merasa kesulitan mendapatan langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sudah rencana umum penganggaran (RUP) di internet.

Pada rapat dengar tersebut, Dewan juga mengharapkan agar DKP lebih menyosialisasikan beberapa program yang ada di dinas tersebut, seperti kartu nelayan. Selain itu dibahas juga tentang capaian pendapatan asli daerah yang dibebankan kepada DKP.