TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pasca pelaksanaan rapat bersama biro pemerintahan pemprov Sulut akhir bulan lalu, pemko Bitung dan Kabupaten Minut kembali melaksanakan sosialisasi penegasan batas wilayah di kantor camat Matuari, Kamis (7/6).

"Ini sosialisasi penegasan batas wilayah, dimana batas wilayah yang sudah ada setelah di rapatkan lagi bersama pemerintah kelurahan/kecamatan, kemudian sudah ada kepastiannya, maka konsultan akan membantu membuat pilar batas," kata Kaloh usai pertemuan.

Dijelaskannya tapal Batas Bitung-Minut kembali dalam Penegasan ditingkat Desa dan Kelurahan akan difasilitasi oleh Dirjen pemerintahan umum (PUM) Kemendagri bekerjasama dengan pihak konsultan multidekon internal. "Tujuannya untuk penegasan batas wilayah Bitung-Minut," tambahnya.

Dijelaskannya plar yang akan dibangun tidak seperti pilar biasanya, didukung oleh peralatan yang canggih dengan menggunakan global posision sistem (GPS).

Rapat penegasan batas wilayah sendiri bukan hanya dilakukan oleh pemko Bitung dan Pemkab Minut, melainkan. kegiatan ini tidak hanya di Bitung, di daerah lainnya di Sulut. "Kami pemko Bitung menyambut dengan gembira program ini karna sangat terbantu oleh Dirjen PUM melalui program ini," kata dia.

Setelah kegiatan sosialisasi penegasan batas wilayah digear, akan berlanjut pada peninjauan langsung ke lapangan tapal batas tersebut. "Kemudian barulah akan dibuatkan pilar batas wilayah oleh konsultan tetap pembuatan pilar bagi wilayah yang sudah tidak ada masalah," jelasnya. Menurutnya batas wilayah bila tidak dimatangkan dengan baik, bisa merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.

"Untuk itulah dibutuhkan kebersamaan, dan di upayakan jangan ada gesekan yang akhirnya meninggalkan bom waktu bagi generasi kedepan," ucapnya.

Tugas pemerintah adalah harus lebih serius mengatur masyarakat, jangan hanya perbedaan kecil saja bisa mengakibatkan terjadinya kerenggangan antara warga dan pemerintah. "Perlu ketulusan dan keiklasan dalam penegasan penetapan batas," ujar mantan kadiskominfo Kota Bitung ini.

Terpisah Kabag pemerintahan Minut mengatakan hal ini harus di selesaikan di lapangan. "Jangan di bawa ke kantor desa serta masyarakat harus menghargai keputusan pemerintah," kata Drs Allan Mingkit.

Hadir pada sosialisasi di maksud Asisten bidang pemerintahan dan kesra Fabian Kaloh, Kabag Pemerintahan Bitung, Kabag Pemerintahan Minut, Kapolsek Bitung Barat Kompol Theo Wurangian, Kapolsek Bitung Utara AKP Arie Nayoan, Danramil 1310-01 Bitung, Camat Matuari Jhon Sondakh, Camat Kema, Kauditan, Dimembe dan Camat Likupang Timur, Konsultan dan Lurah serta Hukum tua diwilayah berbatasa.(crz)