TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO-Aksi mogok kerja sekitar 126 karyawan outsourching PT Pertamina Gheotermal Energy (PGE) Area Lahendong tak terlelakkan, Senin (28/5). Mereka memilih tak masuk kantor sebagaimana biasanya untuk melaksanakan tugas, tapi hanya duduk di halaman kantor.

Para karyawan mogok kerja, karena kecewa dengan kebijakan managemen yang dinilai tak peduli dengan nasib mereka, kendati telah bekerja puluhan tahun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Mereka pun tak lupa berkumpul di depan pos security, dan bersama-sama mendoakan managemen yang dipimpin Khairul Rozaq sebagai General Manager PT PGE Area Lahendong, untuk dibukakan mata dan hatinya agar memperhatikan perbaikan kesejahteraan serta ada jaminan dihari tua.

"Kami sebagai karyawan menolak bentuk perbudakan zaman modern, yang dilakukan Pertamina Gheotermal dengan hanya mempekerjakan kami paruh waktu saja. Mereka selama ini tak pernah mengakui kami, dan hanya menjadikan kami tenaga lepas, pada hal kerja yang kami laksanakan objeknya tetap dan terus menerus. Managemen tak pernah menanggapi positif maksud baik kami," ujar Gomer, perwakilan karyawan, kemarin.

Gomer menduga PGE telah melakukan penipuan dan pembodohan, sebab janji untuk mengangkat mereka menjadi karyawan tetap tak pernah direalisasi hingga kini. "Managemen hanya menjanjikan saja untuk mengangkat karyawan tetap, tapi tak pernah direalisasi, hanya surga telinga saja. Ini akal-akalan Pertamina untuk melepas tanggungjawab," ungkapnya.

Para pekerja juga meminta Pertamina membayar selisih gaji, sebab hanya dihitung hanya 22 hari saja dari 30 hari kerja yang mereka lakukan. "Sistem pengupahan yang dib erikan tak sesuai undang-undang, hanya 22 hari saja yang dihitung. Itu tidak sesuai bagi kami untuk hidup layak, banyak kebutuhan yang tak terpenuhi, terutama untuk keluarga," katanya.

Para pekerja sendiri kini menerima gaji pokok Rp 1,6 Juta setelah kerja sekitar 8-12 tahun, ditambah uang transport Rp 440 Ribu per bulannya. "Upah kami hanya ketambahan Rp 500 Ribu saja setelah kerja sekian lama, tak ada peningkatan karier juga, hanya seperti ini. Masa Pertamina yang katanya perusahaan terpandang dan setingkat dunia, masa tidak bisa menerapkan managemen kinerja," sesal Gomer.

Tak hanya itu, jaminan kesehatan juga tak diperhatikan, sebab hanya pekerja saja yang diongkosi. Tapi, anggota keluarga lain tidak sama sekali. "Jaminan kesehatan yang diterima hanya untuk kami saja, sedangkan anggota keluarga lain harus bayar sendiri, dan kadang dipotong dari upah yang kami terima. Banyak kesulitan kami saat berobat di rumah sakit," tegasnya.

Perusahaan juga menurut dia tak memberikan jaminan untuk hari tua. "Dengan kontrak seperti ini, tak ada jaminan masa depan di hari tua," ungkap Gomer.

Hal senada diungkapkan Roy Laow (41), warga Uluindano yang bekerja sebagai operator produksi selama 12 tahun terakhir. "Kami hanya menuntut ada kejelasan di hari tua, dan perlu penyesuaian upah. Apalagi kami tak mendapat pesangon," tuturnya.

Khairul Rozaq, General Manager PGE Area Lahendong tak mempersoalkan adanya aksi mogok tersebut. Sebab, operasional perusahaan tetap jalan, tidak pernah terganggu. "Tak ada msalah mereka mogok, yang pentinga jangan anarkis dan sabotase. Aktivitas perusahaan tetap jalan normal, karena ada karyawan tetap disana," tegasnya.

Soal pengangkatan tenaga outsourching menjadi karyawan tetap, bisa dilakukan tapi harus sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada yang pernah ikut tes karyawan tetap, dan lulus sebanyak 4 orang. Untuk yang ikut dan tidak lulus, berarti kemampuan perlu ditingkatkan, karena tes benar-benar objektif. Di zaman saya saja, saat tes tak orang Sulut yang lulus, jadi kompetensi memang harus ditingkatkan," terang Rozaq sembari menambahkan pengangkatan pegawai tetap kata dia menjadi otoritas Jakarta, tak di area Lahendong.

Soal upah menurutnya sudah sangat baik, dibanding tenaga outsourching lainnya di daerah lain. "Gaji outsourching di PGE Lahendong lebih baik, dibanding daerah lain. Jadi tak ada masalah memang," tukasnya.