Minggu, 21 Desember 2014
Tribun Manado

Firman Pertanyaan Keabsahan Musprov KNPI

Rabu, 2 Mei 2012 12:50 WITA

Laporan Wartawan Tribun Manado Budi Susilo

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO
- Sebagian organisasi kepemudaan menilai Gelaran Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2012 cacat hukum.

Satu di antaranya diakui oleh Generasi Muda FKPPI Kota Manado, Ayi Firman Mustika, bahwa, keterpilihan ketua baru masih dipertanyakan, pasalnya mengacu pada AD/ART mengatur calon ketua itu minimal sudah pernah menjadi pengurus satu periode.

"Ini berlaku di semua organisasi yang ada di Indonesia, sudah sangat jelas AD/ART mengaturnya," katanya kepada tribunmanado.co.id melalui blackberry massenger, Rabu (2/5/2012).

Kemudian, harusnya dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XII KNPI Sulut, ada laporan pertanggung jawaban, apa-apa saja yang sudah dilakukan di kepengurusan sebelumnya. "Mekanisme persidangan diharuskan ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)," ungkap Ayi.

Kemudian, sisi lainnya, dalam suasana sidang komisi ada hal yang mengganjal misalnya melaksanakan komisi 1,2 dan 3 membahas tentang Agenda, Gagasan, dan Perencanaan Program Ke Depan. Ini bukan dibahas di Rakerda seperti bahasa pimpinan sidang dari pengurus pusat.

"Katanya sudah keputusan peserta sidang. Coba buka AD/ART,mana yang lebih tinggi, AD/ART atau Keputusan Peserta sidang?," tanya pria yang juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Manado ini.

Menurutnya, di hukum itu tidak boleh ada aturan yang ada dibawah menyalahi atau tidak mengikuti dengan aturan yang berada di tingkat atas. "Tidak boleh bertabrakan, harus sinkron dengan aturan yang di atas," tegas Ayi.

‎Senada, Michael Djamal, Organisasi Orang Indonesia (OI) Sulut, mengungkapkan, organisasinya sebelum musyawarah daerah sudah terdaftar tetapi tidak masuk verifikasi sebagai peserta dan tidak memiliki hak suara.

"Periode lalu kita sudah jadi peninjau tapi harusnya tahun ini kita harusnya sudah berhak jadi peserta yang memiliki hak suara, kenapa kita tidak masuk? Ini aneh," tuturnya.

Menurutnya, terbangunnya demokrasi di Sulut itu harusnya ada di tubuh KNPI tetapi pada kenyataannya hal ini tidak diwujudkan, pencederaan demokrasi terjadi di KNPI.

"Bagi kami tidak penting siapa-siapa ketuanya, yang terpenting itu adalah mekanismenya harus sesuai, ikuti aturan yang berlaku, jangan buat seenaknya sendiri," tegas Kelo, panggilan akrab Michael Djamal. (bdi)
Editor: Anthonius_Iwan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas