Rabu, 10 Juni 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemerintahan

Rolling pejabat Tomohon Belum Jelas

Rolling pasti tetap dilaksanakan, tapi itu memang perlu ada kajian matang. Kami perlu mencari tahu data yang sebenarnya.

Tayang:
Penulis: |
Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON —
Kendati telah dijanjikan akan dilaksanakan sejak Januari 2012, pemerintah Kota Tomohon belum juga melakukan rolling atau mutasi pejabat di jajaran pemerintahan hingga kini.

Arnold Poli, Sekretaris Kota Tomohon mengatakan rolling memang sengaja belum dilakukan, sebab pihaknya masih mendalami track record dan hasil kinerja seluruh pejabat yang ada di daerah ini.

“Rolling pasti tetap dilaksanakan, tapi itu memang perlu ada kajian matang. Kami perlu mencari tahu data yang sebenarnya,” jelasnya, Jumat (23/3/2012).

Menurutnya, satu diantara banyaknya parameter untuk mengetahui baik tidaknya pejabat dalam menjalankan tugasnya, yakni lewat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan tahun 2011, di masing-masing SKPD.

“Pemerintah masih menunggu hasil audit BPK untuk dijadikan parameter dalam pelaksanaan rolling. Sebab, dari hasil audit itu, akan diketahui jelas mana yang kerjanya baik dan tidak. Tak hanya mengandalkan penilaian Baperjakat saja,” tegas Poli.

Baperjakat kata dia, tak bisa mengambil keputusan secara sepihak, dengan menempatkan pejabat semaunya saja. Tapi, perlu juga memikirkan asas kemanusiaan.

“Dalam rolling kali ini, pemerintah juga memperhitungkan unsur kemanusiaan, misalnya melihat bagaimana kondisi keluarga yang bersangkutan, agar tak menyulitkan nantinya. Jadi, akan diusahakan tak ada yang dinonjobkan, sebab 80 persen pejabat sudah baik kinerjanya, sisanya masih masa bodoh,” terangnya.

Rolling, menurut penilaian Poli tak semudah dilakukan seperti membalikkan telapak tangan, sebab jika terlalu terburu-buru dampaknya juga tak baik untuk stabilitas pemerintahan.

“Rolling tak seperti proses jual dan beli rica di pasar, tapi harus dimatangkan, termasuk mengakomodir dua SKPD yang baru saja terbentuk, yakni Dinas Olah Raga dan Badan Ketahanan Pangan,” tutur Poli.


Terpisah, Josis Ngantung, Ketua LSM Forum Masyarakat Kota Tomohon (Format) menyesalkan sikap inkonsistensi yang ditunjukkan pemerintah dalam melaksanakan rolling pejabat.

 “Mestinya rolling sudah dilaksanakan sejak tahun lalu, karena banyak pejabat yang tak lagi menunjukkan kinerja optimal, hanya terkesan makan gaji buta dan asal bapak senang (ABS) saja,” ungkapnya.

Diharapkan Josis, pemerintah tak hanya sekadar janji-janji dan terkesan menakut-nakuti dengan isu rolling, tapi benar-benar diterapkan, agar seluruh pejabat dapat melaksanakan tugas dengan optimal.

“Jika isu roling sengaja dihembuskan hanya untuk menakuti pejabat, maka imbasnya masyarakat yang merasakan. Maka, tempatkan pejabat yang kompeten pada bidangnya,” tukas Josis.

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved