DPRD Nilai Ekesekutif Abaikan Usulan

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Setelah melalui pembahasan yang alot, DPRD Bolmong akhirnya memparipurnakan rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Selasa (20/3/2012).

Pada paripurna tersebut, beberapa legislator Bolmong mempertanyakan usulan-usulan dewan pada pembahasan RTRW yang tidak masuk dalam rancangan RTRW yang akan disahkan. Para wakil rakyat tersebut menganggap eksekutif mengabaikan usulan tersebut.

Anggota DPRD Bolmong Chaerun Mokoginta menyebutkan usulan-usualn tersebut di antaranya terkait masalah luas dan perbatasan wilayah terutama dengan Kotamobagu. Selain itu masalah pengembangan pariwisata kebudayaan, waduk dan juga permasalahan lainya.

Permasalahan tersebut membuat Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat menskor rapat tersebut. Setelah dibuka perdebatan masalah tersebut masih berlangsung. Sampai akhirnya, DPRD dan Pemkab Bolmong sepakat, usulan-usulan tersebut dicatat dalam berita acara.

Menaggapi hal tersebut, Bupati Bolmong Salihi Mokodongan meminta maaf kepada para anggota DPRD Bolmong. "Mohon maaf atas kesilapan yang terjadi. Dan terimakasih atas kritikan," kata dia

Salihi mengatakan, kritikam dari DPRD Bolmong bukan untuk menjatuhkan pemerintahanya, tapi untuk membangun Bolmong lebih baik. Dia pun memberi catatan kepada kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menghadiri agenda-agenda pemerintahan.

"Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang agenda-agenda pemerintahan tersebut kalau tidak menghadiri kegiatan," kata dia.

Sebelumnya, anggota DPRD Bolmong Yusuf Mooduto mengkritik ketidakhadiran sejumlah pimpinan SKPD. "Ini harus menjadi catatan khusus bupati. Hampir setiap sidang paripurna kehadiran SKPD kurang," kata dia.