Lolowang yakin Tomohon Disclaimer Lagi

TRIBUNMANADO.CO.ID,TOMOHON — Harold Lolowang, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tomohon berkeyakinan predikat disclaimer yang diberikan BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2010, akan didapat lagi tahun ini.

Itu jika seluruh SKPD tak memiliki niat tulus untuk merampungkan penataan aset pada tahun 2012.

“Bukan barang mudah untuk mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP). Jadi, saya yakin Tomohon akan mendapat disclaimer lagi jika aset tidak beres. Sedangkan mendapat opini tidak wajar saja malu, apalagi disclaimer,” kata Lolowang, Kamis (5/1).

Menurutnya, untuk mendapat opini WTP, tak hanya bergantung pada baiknya pengelolaan keuangan, tapi juga tertatanya aset dan neraca daerah dengan benar.  Ia menjelaskan keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) turut mempengaruhi terhadap opini disclaimer yang didapat Tomohon.

“LKPD terlambat dimasukkan, harusnya Februari dari PPKAD ke Inspektorat, dan dari Inspektorat dimasukkan Maret ke BPK,” tuturnya.

Keterlambatan pemasukan LKPD dari masing-masing SKPD memberi pengalaman berharga bagi pemerintah. Bahkan, secara khusus Arnold Poli sempat berang karena saat dilaksanakan rapat untuk pemantapatan penyusunan LKPD di Bappeda banyak PPK (pejabata piñata pengusahaan keuangan) yang tak hadir, kendati sudah dilayangkan surat undangan resmi. “Jangan stel tau, tapi tidak tau stel,” ujar Poli, kemarin.

Sejumlah SKPD yang PPK nya tak hadir saat pengecekan oleh Poli yakni Dispora, Bappeda, Dinas Tarumansa, Dinas Koperasi, Dinas PU dan Disparbud. Theo Paat, Kepala Dinas Tarumansa mengatakan keterlambatan timnya menghadiri rapat tersebut karena masih merampungkan penyusunan LKPD. “LKPD untuk 2011 tidak ada masalah lagi,” tukasnya.