A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

UMP Sulut Tertinggi di Sulawesi - Tribun Manado
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 Juli 2014
Tribun Manado

UMP Sulut Tertinggi di Sulawesi

Senin, 12 Desember 2011 21:45 WITA
Laporan Wartawan Tribun Manado Rine Araro

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO
- Setelah melewati beberapa proses, akhirnya Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menetapkan besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) Sulut tahun 2012. Hal ini disampaikan Sarundajang usai memimpin rapat evaluasi kinerja SKPD, Senin (12/12/2011).

"UMP 2012 saya tambah menjadi Rp 1.250.000," kata Sarundajang.

Ia mengatakan, UMP tersebut ditetapkan berdasarkan Kriteria Hidup Layak. Ia menambahkan, besaran tersebut sudah luar biasa. "UMP kita tertinggi dari seluruh daerah di Sulawesi," ujar Sarundajang.

Frangky Mantiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mengatakan jika mereka memberikan apresiasi terhadap penetapan besaran UMP yang dilakukan oleh Gubernur Sulut. Kata dia, pihaknya bisa menerima besaran tersebut. "Pak Gubernur juga menetapkan ini lebih awal dari biasanya," tutur Mantiri.

Ia mengatakan, memang benar besaran yang diambil tersebut berdasarkan KHL. Kata dia, saat melakukan pembahasan dengan Dewan Pengupahan beberapa waktu lalu, KSBSI menyarankan besaran UMP berdasarkan KHL tertinggi, sedangkan dari Apindo menyarankan besaran UMP berdasarkan KHL terendah. "Besaran yang ditetapkan oleh Pak Gubernur adalah berdasarkan KHL rata-rata," kata Mantiri.

Kedepan ia berharap agar pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan upah karyawan berdasarkan UMP tersebut. "Kalau boleh ada tindakan tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang melawan," tandasnya.(aro)
Penulis: Rine_Araro
Editor: Robertus_Rimawan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas