Laporan Wartawan Tribun Manado, Edi Sukasah


TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Kepala Inspektorat Kotamobagu Sakespeare Makalunsenge meminta pejabat di lingkup pemerintah dan anggota DPRD kota tersebut untuk menunjukkan resi pengiriman Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setelah mereka melakukan pengiriman LHKPN, resi pengirimannya harus dibawa kemari sebagai bukti bahwa mereka telah benar-benar mengirimnya," ujar Shakespeare, Kamis (17/11/2011).

Dikatakan, hingga kini 37 pejabat di lingkup Pemkot ditambah dengan anggota 25 orang anggota DPRD sudah mengabil formulir LHKPN di Inspektorat. Kemudian para pejabat tersebut bisa mengirimkan LHKPN ke KPK melalui pos.

Shakespeare mengingatkan, agar pejabat negara di daerah Kota Kotamobagu segera mengirimkan LHKPN tersebut. "Tanggal 31 Desember nanti adalah batas waktu pengiriman. Dan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, jika pejabat tidak memasukan LHKPN bisa mendapatkan sanksi administratif," jelas dia.

Ditambahkan, pihaknya telah menerima surat edaran dari Pemprov Sulut terkait dengan evaluasi pejabat yang sudah mengirimkan LHKPN. "Pada 30 November nanti Pemprov akan melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang sudah memasukan LHKPN," tambahnya.

Ada pun pejabat yang wajib mengirimkan LHKPN adalah pejabat negara dan pejabat pemerintahan. Mereka seperti wali kota, wakil wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian dan  kepala kecamatan sampai kepada anggota DPRD. (suk)