Minggu, 21 Desember 2014
Tribun Manado

DPRD Mitra Terusik Berita Pemangkasan Anggaran

Rabu, 8 Juni 2011 20:14 WITA

Laporan Wartawan Tribun Manado Quin Simatauw

TRIBUNMANADO.CO.ID,RATAHAN
- Bagaikan duri dalam daging, demikianlah keberadaan wakil bupati Minahasa Tenggara Jeremia Damongilala yang mengusik lembaga terhormat DPRD Minahasa Tenggara dengan pernyataan pimpinan dewan memangkas anggaran CPNS secara arogan sehingga membebankan biaya prajab melonjak 300 persen dengan nominal berkisar Rp 8 jutaan.

Pemberitaan tentang pemangkasan anggaran CPNS 2010 membuat personil Dekab Mitra bagaikan menduduki kursi berduri selama satu pekan terakhir.

Keterusikan lembaga terhormat tersebut tumpah saat rapat dengar pendapat bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai pelaksana tugas Sekdakab Mitra Freddy Lendo.

Secara bergantian personil dekab mengungkapkan keterusikannya dengan pernyataan Wabup Mitra tentang biaya pemangkasan CPNS oleh DPRD Mitra kepada Ketua TAPD Freddy Lendo.

"Kami akui komunikasi DPRD Mitra dan Wabup kurang harmonis atau putus di tengah jalan sehingga saat pembahasan anggaran pada 28 Desember 2010 lalu Wabup yang tak hadir kurang mendapatkan informasi akurat tentang pembahasan termasuk tak adanya pangkasan dari pimpinan DPRD, selaku Ketua TAPD kami mohon Sekda bisa menjelaskan hal tersebut kepada Wabup," jelas wakil ketua DPRD Mitra Delly Makalow mewakili pimpinan DPRD Mitra (8/6).

Dirk Tolu personil lainnya juga menyampaikan pemahamannya terkait selalu tak hadirnya wakil bupati di setiap acara yang diadakan DPRD Mitra.

"Kami berharap agar Ketua TAPD bisa memfasilitasi undangan kegiatan dewan sehingga wakil bupati bisa selalu bersama-sama di setiap kegiatan legislatif," harap Tolu.

Usulan berbeda datang dari Tavif Watuseke yang secara langsung mewacanakan pemanggilan wakil bupati Mitra di tengah legislatif agar bisa duduk bersama-sama untuk bisa mengkomunikasikan usulan dan pemahaman untuk kebaikan Minahasa Tenggara.

"Kenapa takut untuk memanggil wakil bupati, sedangkan Bupati saja boleh dipanggil oleh DPRD, jadi hal ini termasuk untuk menjembatani rasa kikuk jika Ketua TAPD yang notabene sekda harus memberikan masukan kepada top eksekutif yaitu wakil bupati," ujar Watuseke.

Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut secara tegas meminta Freddy Lendo selaku Ketua TAPD untuk membuat pernyataan resmi kepada pers bahwa tak ada pemangkasan biaya CPNS oleh DPRD Mitra. BKDD Mitra kala itu dengan Kaban Robby Ngongoloy bahkan tak memiliki rencana anggaran untuk mensubsidi CPNS sama sekali dan itikad subsidi justru datang dari pihak DPRD Mitra.

"Bukan berdasarkan rekaman yang diputar tetapi kenyataan kala pembahasan 28 Desember 2010 lalu bahwa memang tak ada pemangkasan," tegas Lasut menginterupsi pernyataan pers Freddy Lendo di hadapan wartawan.

Freddy Lendo yang ijin kala pembahasan 28 Desember 2010 setelah berkonsultasi dengan tim TAPD yang hadir dan mendapatkan interupsi dari Ketua Dewan, langsung meralat pernyataan.

"Selaku ketua TAPD saya tegaskan tak ada pemangkasan dari DPRD Mitra, justru BKDD tak memiliki rancangan sama sekali dan justru DPRD Mitra yang mengajukannya," jelas Lendo.(uke)
Editor: Rine_Araro

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas